Pendidikan politik, ilmu penting yang tidak bisa diajarkan di sekolah

Pertarungan antar kandidat Pemilu 2024 terus berlanjut. Pertarungan strategis dengan janji kampanye yang berbeda diungkapkan oleh calon presiden, wakil presiden, dan legislatif. Beberapa lembaga pemungutan suara juga mengkaji orientasi politik pemilih muda. Mulai dari persoalan yang mengkhawatirkan seperti kriteria pemimpin ideal hingga kecenderungan mendukung calon yang ada. Permasalahan yang click here seharusnya menjadi perhatian pemilih tentu saja bisa
mempengaruhi preferensi mereka untuk mendukung kandidat yang ada, terutama kaum muda. Mereka cenderung memilih mengandalkan isu yang beredar.

Hal ini tidak mengherankan, karena jumlah pemilih berusia 17 hingga 40 tahun mencapai 52% dari total jumlah pemilih (CNN, 2023). Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan angka tersebut lebih tinggi, artinya 55% pemilih pada pemilu mendatang akan berasal dari generasi Z dan kelompok milenial (KPU, 2023). Ironisnya, pemilih yang lebih muda cenderung memiliki jumlah pemilih yang lebih rendah dibandingkan pemilih yang lebih tua.

Sikap tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman politik, kurangnya minat terhadap proses politik dan
permintaan yang dibuat oleh pemohon tidak sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun banyak pertanyaan yang beredar yang dapat mengarahkan pemilih pada preferensi tertentu, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kesenjangan dalam cara pemilih memilih preferensi politiknya. Hal ini mencakup informasi yang tidak lengkap dan salah serta kecenderungan mereka untuk mengikuti tren yang kemungkinan besar didorong oleh orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan pembuat keributan.

Di sinilah peran pendidikan politik sangat diperlukan, khususnya pada lembaga pendidikan tingkat menengah atau bahkan lebih tinggi

Pada tingkat inilah setiap warga negara mulai memperoleh hak pilihnya. Pendidikan dikaitkan dengan partisipasi pemilu, karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin kuat kecenderungan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pendidikan harus mampu meningkatkan pengetahuan mengenai isu-isu politik untuk mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam pemilu. Lebih tepatnya, tidak ada mata kuliah ilmu politik di tingkat menengah. Beberapa mata pelajaran yang mungkin serupa, seperti sejarah atau pendidikan kewarganegaraan (PCn), masih didominasi oleh materi konseptual yang mengharuskan siswa menghafal nama atau angka. Oleh karena itu, para pendidik harus menanamkan dalam pembentukan kesadaran politik peserta didik, yang akan sangat menentukan generasi mendatang.

Termasuk juga perhatian generasi muda terhadap persoalan kebangsaan
adalah bahwa permasalahan politik benar-benar dapat dipahami sebagai dampak dari kemudahan akses terhadap banyak sumber daya di jejaring sosial. Namun, para pendidik bisa lebih aktif dalam memberikan pendidikan politik yang nyata. Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan adalah:

Sadarkan mereka akan hak pilih mereka. Paling tidak yang bisa kita lakukan adalah membuat siswa memahami apa yang bisa mereka lakukan dengan hak pilih mereka. Permasalahan sosial, politik, dan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, yang dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini, namun juga di masa yang akan datang. Mereka harus memahami bahwa siapapun pemimpin yang terpilih, kebijakan yang ada akan mempengaruhi kelangsungan hidup mereka di negeri ini.