Kesetaraan Pendidikan dan Anak Putus Sekolah Wajib Belajar 9 Tahun

Bertambahnya angka putus sekolah adalah tanggung-jawab dari semua komponen dalam warga, pemerintahan, dan keluarga. Berbagai usaha sudah dilaksanakan pemerintahan dalam usaha menangani anak putus sekolah dengan mengikutsertakan semua elemen yang berkaitan baik lembaga pemerintah atau organisasi bungkusyarakatan. Hal itu sebagai realisasi dari UUD 1945 yang mengharuskan sekolah semua warga dengan tujuan :
Pendidikan yang murah bisa membuat warga dari semua kelompok sanggup nikmati sekolah. Hingga karena ada pendidikan yang murah tidak memperberat warga yang tidak sanggup saat mendapat pendidikan.
Galang perhatian warga click here pada persoalan pendidikan. Warga tidak memiliki perhatian dengan pendidikan yang murah, tapi perhatian dipacu oleh keikut sertaan banyak faksi dalam instansi pendidikan. Dengan pendidikan yang murah karena itu kualitas warga bisa dipertingkat.
Seterusnya, menurut Suyanto (2010: 348-349) mengatakan untuk menghambat anak putus sekolah bisa dilaksanakan dua hal ini yakni :

Interferensi awal menghambat anak putus sekolah

Pemasyarakatan instansi pra sekolah. Riset menunjukkan jika anak yang lewat tingkatan pendidikan TK rerata memiliki kemmpuan menyesuaikan dan prestasi belajar yang lebih bagus dibandingkan anak yang tidak lewat tingkatan pendidikan TK
Pengatasan anak yang memiliki masalah, terutama anak yang memiliki prestasi belajar relatif jelek di sekolah. Anak yang tinggal kelas makin lama akan kerap absen, makin jauhnya jarak dengan guru dan pada akhirnya anak putus sekolah.
Manfaatkan support dari lembaga-lembaga lokal yang kiranya bisa digunakan untuk menolong aktivitas belajar anak yang riskan putus sekolah.

Otonomi dan elastisitas sekolah

Depertamen Pendidikan Nasional sediakan pendidikan alternatif untuk anak yang putus sekolah. Adapun program yang sudah dilakukan saat ini untuk menangani anak putus sekolah yakni dengan meng ikuti Program Pendidikan Kesetaraan terbagi dalam Program Paket A Sama dengan SD/MI, Paket B Sama dengan SMP/MTs dan Program Paket C Sama dengan SMA/MA barisan umur 15-44 tahun.

Pendidikan kesetaraan ini diperuntukkan untuk mendukung penyelesaian wajib Sembilan Tahun dan meluaskan akses pendidikan menengah yang mengutamakan ke ketrampilan fungsional dan personalitas profesional. Pendidikan kesetaraan ialah pendidikan yang berjalan di luar mekanisme persekolahan, tetapi kapabilitas lulusannya dipandang sama dengan kapabilitas lulusan pendidikan resmi (persekolahan) sesudah lewat ujian kesetaraan. Pemegang ijazah program paket A, Paket B dan Paket C memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMP/MTs . Maka, lulusan Paket A dapat mendaftarkan di sekolah resmi seperti MTsN, SMP. Lulusan Paket B dapat mendaftarkan di Sekolah Resmi seperti SMAN, SMKN, Sekolah Kedinasan, SPM, dan sekolah resmi yang lain. Sementara lulusan Paket C dapat mendaftarkan di Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, AKPOL, AKMIL, dan sebagainya.

Instansi pelaksana pendidikan kesetaraan ialah unit pendidikan non-formal yang berbada hukum dan memiliki ijin operasional untuk mengadakan pendidikan kesetaraan program paket A sama dengan SD/MI, program paket B sama dengan SMP/MTs dan program paket C sama dengan SMA/MA. Unit pendidikan non-formal itu ialah Sanggahr Aktivitas Belajar (SKB), Pusat Aktivitas Belajar Warga (PKBM), Yayasan, Majelis Taklim dan instansi keagamaan yang lain, Instansi Swadaya Warga (LSM) atau organisasi sosial bungkusyarakatan, barisan belajar, dan instansi yang lain semacam.