Pemerintah Indonesia via Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) walhasil buka bunyi soal kemungkinan keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) sebagai relawan di Gaza.
Meskipun tidak secara spesifik menjawab hal hal yang demikian, pihak Kemlu RI menegaskan bahwa pengiriman misi penenteraman hanya akan dikerjakan sesudah ada mandat dari PBB.
“Misi penenteraman PBB hanya baru akan diterjunkan sesudah ada mandat PBB, via Resolusi DK PBB. Sejauh ini PBB belum membahas chance-encounter.org kabar penggelaran PKO (Peacekeeping Operations/Pasukan Pemeliharaan Penenteraman di PBB) di Gaza,” kata Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan (BDSP) Kementerian Luar Negeri RI Rolliansyah Soemirat dalam pesan teks yang dikutip, Senin (17/6/2024).
Prioritas ketika ini, ucap Roy, merupakan mengupayakan terciptanya penenteraman via gencatan senjata.
Sementara mengenai pengiriman misi PBB ke Gaza, akan bergantung pada keperluan sesuai keadaan dan keadaan di wilayah hal yang demikian.
“Pengiriman misi PBB (bagus berhubungan jumlah, komposisi, dan ragam keahlian) pada saatnya nanti, selalu disesuaikan dengan keperluan di lapangan,” tutur dia.
Disinggung oleh Panglima TNI Agus Subiyanto
Sebelumnya, kabar mengenai kemungkinan keterlibatan ormas dalam tugas penenteraman di Gaza dikemukakan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Dikutip dari kanal News, dia menuturkan bahwa ormas bisa terlibat dalam hal pelayanan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Agus tidak membeberkan secara mendetail prosedur apa yang patut dilewati masyarakat sipil untuk bisa bergabung dalam pasukan penenteraman itu.
Eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini juga tidak membeberkan secara mendetail syarat apa yang patut dipenuhi masyarakat sipil untuk bisa ikut bersama pasukan TNI ke Gaza.
“Kemenlu (Kemlu) yang akan memegang ya,” kata Panglima TNI Agus Subiyanto ketika dijumpai di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).
Sementara dari TNI, salah satu satuan pasukan penenteraman yang akan dikirim merupakan Batalyon Zeni. Mereka akan bertugas membangun berjenis-jenis fasilitas awam seperti sekolah, rumah sakit, rumah tinggal, daerah ibadah, sampai daerah rehabilitasi.